Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono mengatakan butuh dana yang amat besar untuk mempensiunkan dini dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Dia mengatakan keterlibatan swasta dalam proyek transisi energi sangat dibutuhkan.

“Biayanya sangat mahal dan pemerintah tidak bisa membayar semuanya sendiri, keterlibatan swasta diperlukan,” https://hokijackpot.online/ kata Parjiono dalam Seminar Energy Transition Mechanism: Asean Country Updates, dikutip pada Rabu (23/8/2023).

Dia mengatakan sejauh ini melihat ketertarikan pihak swasta untuk bergabung dalam proyek transisi energi ini. Menurut dia, pemerintah akan mendengarkan dan menyiapkan aturan serta panduan agar swasta dapat bergabung dan berkontribusi dalam proyek ini. Menurut dia, transisi energi ke energi bersih dan terbarukan sudah menjadi perhatian internasional, termasuk di G20.

Rencana pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1 merupakan bagian dari platform Energy Transition Mechanism (ETM). Parjiono memperkirakan butuh dana Rp 25 triliun lebih untuk melakukan kebijakan tersebut. Rinciannya, rencana suntik mati PLTU Pelabuhan Ratu diperkirakan memakan biaya Rp 12 triliun, sementara untuk PLTU Cirebon membutuhkan duit USD 877 juta atau setara Rp 13,4 triliun.

Sejauh ini, mekanisme suntik mati terhadap PLTU Cirebon-1 dilakukan dengan cara alih kelola dari PT PLN kepada PT Bukit Asam. Semula PLTU ini direncanakan beroperasi selama 24 tahun, namun setelah pengalihan ini masa operasional pembangkit dipangkas menjadi hanya 15 tahun.

Sementara, rencana suntik mati PLTU Cirebon-1 akan menggunakan skema Energy Transition Mechanism (ETM) dengan dukungan Asian Development Bank (ADB). ADB telah meneken perjanjian untuk memensiunkan PLTU berbahan bakar batu bara Cirebon-1 di Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan kapasitas 660 Mega Watt milik Cirebon Electric Power (CEP).