Heboh Soeharto Muncul Kampanye Pemilu 2024 di Instagram Erwin Aksa

Heboh Soeharto Muncul Kampanye Pemilu 2024 di Instagram Erwin Aksa

Presiden Indonesia Soeharto, bersama Ratu Elizabeth II pada saat kedatangannya di Claridges Hotel, London pada 15 November 1979.  (Photo by PA Images via Getty Images)

Erwin Aksa, pengusaha dan politisi Partai Golkar, mengunggah video rekayasa berisi sosok berwajah Presiden kedua RI, Soeharto, di akun Instagramnya. Dalam video tersebut, sosok yang mirip dengan Soeharto mengajak warga RI untuk memilih wakil dari Golkar Pemilu 2024.

Sosok Soeharto yang mengenakan batik berwarna kuning khas Golkar dan peci duduk di belakang meja dengan bendera Merah Putih dan bendera Golkar.

“Kita akan memilih waktu rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat,” kata sosok Soeharto yang diunggah di akun Instagram @erwinaksa.id.

Erwin Aksa adalah https://kas138beloved.com/ Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Dalam caption unggahan Instagramnya, Erwin Aksa menjelaskan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Video ini dibuat menggunakan teknologi AI untuk mengingatkan kita betapa pentingnya suara kita dalam pemilihan umum yang akan menentukan masa depan agar harapan rakyat Indonesia terwujud dan sejahtera.”

Teknologi yang digunakan oleh Erwin biasa disebut sebagai deepfake, yaitu konten yang rupa dan suaranya sangat mirip dengan asli, terutama wajah dan tubuh seseorang.

Sekarang, ada beberapa layanan berbasis aplikasi atau website yang menyediakan teknologi deepfake untuk merekayasa sehingga seseorang dibuat seakan melakukan atau mengucapkan sesuatu dalam bentuk video, audio, atau gambar.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah, terutama selama masa kampanye dan Pemilu 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) penggunaan AI yang sifatnya berupa panduan etik. Menkominfo Budi Arie mengatakan ada waktunya Kominfo akan membuat regulasi yang lebih mengikat secara hukum.

“Surat edaran AI ini kita memang ingin memberikan panduan etik kepada masyarakat, sampai pada waktunya kita menyusun regulasi atau Undang-undang secara hukum,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dalam segmen Your Money Your Vote di Program Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Selasa (2/1/2024).

Ia mengharapkan produk AI ini bisa memberikan ruang inovasi kreativitas tapi tetap dalam koridor panduan akuntabilitas soal kemanusiaan, etika, dan sebagainya.

Untuk itu Budi mengatakan, pemerintah mengimbau agar pengguna AI menyatakan bahwa konten yang mereka buat merupakan produk AI.

“Membuat sesuatu di-declare aja kalau ini memang produk AI. Karena ini teknologi baru semoga ini teknologi bisa berguna peningkatan produktivitas,” imbuhnya.

Panduan dibuat untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau publik untuk menjadi panduan etik ketika berkreasi dan produk yang dibuat tetap pada batasan-batasan yang sesuai dengan SE.

Budi menegaskan bahwa surat edaran tidak bersifat mengikat secara hukum, melainkan sebagai pedoman. Sementara ini, pengembangan dan pemanfaatan AI tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Sampai Undang-undang soal AI disusun, tentu akan ada Undang-undang sendiri, tapi sampai saat ini masalah AI (yang berkaitan dengan hukum) akan mengacu pada UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi,” pungkas Budi Arie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*