Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indonesia masih belum bisa naik signifikan. Berdasarkan data capaian indikator kinerja KKP di tahun 2023, Nilai Tukar Nelayan mencapai 105,4 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan mencapai 104,92. Artinya nelayan Indonesia masih belum sejahtera.

“Pencapaian nilai tukar nelayan kita itu sudah mencapai 105,4. Padahal angka 105 itu tetap miskin, itu ada rumusannya. Rumusannya kalau kita isi angka-angkanya itu ujungnya sama dengan miskin,” kata Trenggono dalam Konferensi Pers Outlook Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kantornya, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Menurut Trenggono, https://totokas138.store/ angka nilai tukar nelayan yang sudah merepresentasi kesejahteraan untuk para nelayan itu di angka 200 sampai dengan 300.

“Bagaimana nilai tukarnya itu sebagai representasi kesejahteraan, berapa angkanya? 200 atau 300 itu mereka baru sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan Outlook Tahun 2024 KKP, Nilai Tukar Nelayan di tahun 2024 ditargetkan 108 dan Nilai Tukar Pembudidaya ditargetkan 105. Namun demikian, Trenggono pesimistis target itu belum bisa mensejahterakan nelayan Indonesia.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Konferensi Pers Outlook Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kantornya, Jakarta, Rabu (10/1/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Konferensi Pers Outlook Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kantornya, Jakarta, Rabu (10/1/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

“Di sini kalau ditargetkan oleh pemerintah, dalam hal ini bersama-sama Kementerian Bappenas ya, misalnya 105. Kalau saya boleh jujur, nggak bisa. Mereka harus di atas itu,” tutur dia.

Lantas bagaimana agar NTN RI bisa mencapai angka 200 demi kesejahteraan nelayan?

Menurut Trenggono perlu ada intervensi dari pemerintah agar Nilai Tukar Nelayan bisa mencapai angka 200.

“Salah satu bentuk intervensinya, dengan pembangunan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) atau Kampung Nelayan Modern (Kalamo),” ucapnya.

“Tapi sebetulnya kampung nelayan itu kalau kita cek atau kita bedah lagi ke dalam, anggarannya cuma Rp300 juta, paling tinggi cuma Rp600 juta. Rp600 juta kalau benerin kampung nelayan bisa jadi gak? Buat bangun 1 rumah saja gak jadi deh, mungkin tipe 21 jadi, jadi gimana mau disebut kampung nelayan maju?” lanjut Trenggono.

“Kita ubah total seperti yang terjadi di Biak Numfor, Papua. Di situ jelas sekali ada sarana dermaga yang layak, ada pabrik es yang pas untuk kepentingan satu kampung, ada cold storage yang pas maksimum 10 ton sesuai dengan hilir mudik masyarakat nelayan di sana. Tapi 10 ton itu kalau berkali-kali, sehari bisa 5-6 kali itu multiplayernya luar biasa. Dulu itu gak ada, cuma ada kayu saja. Lalu ada balai latihan untuk tempat ngumpul mereka,” imbuhnya.

Trenggono menilai bentuk intervensi pemerintah itu sangat penting untuk dilakukan. Adapun nilai anggaran untuk intervensi tersebut, ungkapnya, sekitar Rp22,1 miliar.

“Ini penting dilakukan untuk intervensi. Sehingga pergi ke kampung nelayan itu bukan lagi yang bau dan lain sebagainya, tapi bersih, sehat, dan lain-lain. Jadi ini seperti kampung nelayan di Australia dan Tokyo. Itu di sana sangat nyaman, enak, wangi,” pungkasnya.